KPK Datangi DPM PTSP Kabupaten Gresik

Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jum’at (6/4/). Pejabat KPK tersebut didampingi oleh 2 orang dari Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Budi Santoso SH dan Fredy Reinaldo. Mereka diterima oleh Kepala DPMPTSP, Mulyanto di Ruang Rapat lantai I pada kantor Dinas tersebut.

Datang ke Gresik, Pejabat KPK tersebut juga menghadirkan para Kepala Dinas Perijinan dari 9 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Mereka adala para Pejabat perijinan dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan.

Dikatakan oleh Budi Santoso, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya aplikasi ‘Jaga’ yaitu layanan informasi masyarakat yang bisa diunduh di playstore. Kerena aplikasi inilah Pejabat KPK ini datang ke Gresik dan mengumpulkan para Kepala Perijinan dari 9 Kabupaten Kota dari sekitar Gresik.

Aplikasi ini merupakan salah satu layanan dan informasi public yang transparan. Ada 4 menu informasi yang bisa diakses yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Perizinan dan Jaga Desa. Untuk jaga Perizinan yaitu segala sesuatu tentang perizinan. Melalui aplikasi ini semua layanan PTSP harus terbuka. Sehingga masyarakat tahu betul tentang layanan public pemerintah.

Saat membuka aplikasi Jaga perijinan link Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik. Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono menyatakan bagus. Semua data terupdate lengkap. Dibanding milik dari 9 Kabupaten kota lain di sekitar Gresik. Gresik dinyatakan yang paling lengkap.

Masih menurut Hari Budiono, Pertemuan ini sebagai sosialisasi implementasi pencegahan korupsi melalui strategi platform ‘jaga’. Jaga adalah aplikasi yang dibuat KPK dan bisa diunduh di playstore. “Kami menghadirkan para Perwakilan dari Dinas Perijinan di 9 Kabupaten Kota di Jawa Timur ini untuk melengkapi data dan informasi yang di link pada aplikasi jaga milik KPK. Perizinan harus sesuai standarp operasional serratus persen.
Tujuan kami yaitu menuju Jawa Timur bersih dari korupsi” katanya.

Melihat perkembangan perijinan di Gresik, Pejabat KPK tersebut mengaku terkesan. Dia menyatakan terkesan karena di Gresik mempunyai jumlah paling besar pada izin industry.

Kepala Dinas DPMPTSP, Mulyanto mengatakan jumlah sertifikat ijin yang telah dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 8691 izin dan pada tahun 2017 izin yang dikeluarkan sebanyak 8178 izin. “Saat ini ada 84 jenis perijinan yang ditangani dan 20 perijinan diantaranya telah online. Bahkan mulai April 2018 perijinan jasa konstruksi sudah harus seratus persen online” ujarnya bangga. (sdm)

TEGAKKAN DISIPLIN, BUPATI PERIKSA ABSEN

Untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melakukan pemeriksaan absensi pada apel Senin, (2/4). Bagi yang ketahuan bolos, Sambari mengancam memberi sanksi tegas. “Ini upaya penegakan disiplin pegawai di lingkup Pemkab Gresik. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberi sanksi tegas.
Apalagi kalau absensi diisikan oleh rekan kerja sementara yang bersangkutan tidak hadir,” ujar Sambari
Sambari menegaskan ASN yang tidak hadir saat apel Senin pagi akan dikumpulkan dan mengikuti apel susulan keesokan harinya.

Sedangkan, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan atau alpha, akan dipanggil sebagai salah satu bentuk pembinaan, mereka juga akan diberi teguran dan peringatan secara berjenjang. “Tolong disampaikan bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan hari ini, besok pagi mengikuti apel susulan,” tegasnya.

Dengan ketegasan itu, Sambari menginginkan agar tingkat kehadiran diimbangi dengan kinerja yang lebih baik lagi. “Penegakan disiplin ini bukan untuk mengekang, akan tetapi harus disadari untuk dijadikan landasan berpijak untuk memperbarui pola piker dan perilaku sebagai aparatur permeintah yang terpanggil untuk melayani bukan untuk dilayani,” tegasnya kembali.

Pemeriksaan absensi ASN tersebut dilakukan Bupati Sambari dengan didampingi Wakil Bupati Moh Qosim dan Sekda Djoko Sulistio Hadi. Absensi ASN per instansi dicocokkan dengan daftar hadir yang telah ditandatangani. (radargresik)

SATGAS SABER PUNGLI RESMI BERMARKAS DI KANTOR BUPATI GRESIK

Usai memimpin deklarasi damai jelang Pilgub, Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto yang saat itu didampingi Wakil Bupati Dr. H. Moh. Qosim dan forkopimda melangsungkan peresmian kantor Sekretariat Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang terletak di kantor Bupati Gresik lantai 3.
“Alhamdulillah hari ini kita resmikan kantor secretariat Saber Punglinya. Kantornya cukup representative untuk pertemuan-pertemuan terkait hasil tindakan pungli di lapangan,” ucap Bupati Gresik usai peresmian, Rabu (04/04/2018).
Kendati demikian, dengan dibukanya secretariat saber pungli ini, Bupati Sambari tetap mewanti-wanti seluruh pegawai untuk tidak bermain-main dengan pungutan liar. Sebab, apabila nantinya diketemukan adanya praktek pungli, khususnya yang dilakukan oleh unsur pemerintah, maka tindakan tegas bahkan sanksi tegas bakal dijatuhkan kepada pelaku pungli tersebut. “Saya minta seluruh pihak termasuk masyarakat ikut mengawasi. Kalau ada praktek pungli tolong segera laporkan. Kantor ini terbuka luas bagi siapapun yang ingin mengadu,” pungkas Bupati.

Bupati melanjutkan, bahwa pihaknya serius akan memberantas pungli yang membuat masyarakat tidak nyaman. Para pelapor pungli akan dijamin kerahasiaan identitasnya dan semua laporan yang disertai bukti yang kuat akan segera ditindaklanjuti. Seperti diketahui, bahwa satgas saber pungli tersebut diketuai oleh Wakapolres Gresik dengan Wakilnya Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik Hari Soerjono(*)

Inspektorat Kabupaten Gresik Hadirkan Staf Ahli KPK

Inspektorat Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi pencegahan dan pengendalian gratifikasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan kabupaten Gresik, Jumat (16/12). Sosialisasi tersebut dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman tentang gratifikasi yang menghadirkan Staf Ahli KPK sekaligus ahli hukum Universitas Brawijaya Dr. Priya Jatmika.

Plt. Kepala Inspektorat Drs. Nadlif mengatakan bahwa sosialisasi tersebut mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik dan dalam mengendalikan gratifikasi, Pemkab Gresik telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi melalui peningkatan dan pemahaman kesadaran untuk melaporkan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Nadlif.

Sementara itu Sekretaris Daerah kabupaten Gresik Drs. Kng. Djoko Sulistio Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana pembangunan, tindakan KKN merupakan musuh dari upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Pemkab Gresik telah berkomitmen untuk mewujudkan good and clean government yang ditunjukkan melalui kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan serta kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan yang tinggi,” tegas Djoko Sulistio Hadi.

Pihaknya berharap agar sosialisasi tersebut diikuti dengan baik, sehingga impelemtasi terhadap pencegahan gratifikasi dapat diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Gresiknews.co )